bbm dan transportasi umum

pacung, 29 juni 2011

tadi pas makan ga sengaja liat berita, tentang stok premium dan solar yang habis di beberapa tempat. terkait juga soal bensin premium yang ditujukan untuk orang2 ga mampu.

kenapa stok habis? karena permintaan lebih tinggi dari stok yang ada.
kenapa stok kurang banyak? mungkin karena mahal, ini jadi nyambung juga sama
kenapa subsidi dikurangi? yaitu karena harga terlalu tinggi dan pemerintah ga bisa ngesubsidi semuanya. sesuai hukum ekonomi, kalo permintaan banyak maka harganya akan naik.

misalnya gw punya duit bulanan 2,5 juta: trus gw nyicil motor baru per bulan 500ribu, 2 juta sisanya untuk makan sekeluarga dan sekolah anak. itu kan pas2an banget (mungkin malah kurang). ga akan mampu ngebayar keperluan2 lain. apa perlu pake bbm tanpa subsidi?

mungkin jawabannya: ya kalo pas2an gitu dan ga sanggup beli pertamaks mending ga usah beli motor karena itu konsekuensinya kalo beli motor baru.

dan mungkin akan dibales: gw butuh transport dan gw bisa penuhin kebutuhan transport itu dengan nyicil motor (toh DP-nya murah), tapi karena gaji gw pas2an banget maka gw bisanya beli premium.

jadi kalo premium ditujukan untuk orang2 ga mampu. apa parameter 'mampu' dan 'ga mampu'?

gw pikir berkutat di terminologi 'mampu' atau 'ga mampu' tuh ga nyentuh akar masalah sebenernya. itu cuma rembetan masalah yang kalo dibahas terus2an justru akan mempertajam masalah kesenjangan sosial.
gw berasumsi seperti di awal tadi, yaitu stok kurang dan subsidi dikurangi (karena terlalu mahal untuk stok uang negara) dipicu dari permintaan yang terlalu banyak.

untuk apa aja permintaan2 itu? jelas, industri. berikutnya karena pertumbuhan jumlah kendaraan motor yang melesat. ada kategori untuk industri kecil, menengah, besar. seharusnya ga ada masalah dengan pemberian kebijakan penggunaan bbm bagi ketiga kategori industri itu. yang jelas nyerempet orang banyak (dan sensitifitas status sosial) adalah masalah kendaraan bermotor.

jika permintaan bbm dari penggunaan kendaraan bermotor demikian tinggi, kenapa solusinya bukan dengan pembatasan penjualan kendaraan bermotor? kemacetan juga dipicu dari masalah ini. dengan membatasi penjualan kendaraan bermotor, permintaan bbm bisa ditahan untuk ga bertambah banyak lagi dan kemacetan bisa ditahan untuk ga nambah parah.

melesatnya penjualan kendaraan bermotor (khususnya motor) dipicu sama murahnya uang muka. apa ga bisa ada kebijakan yang ngatur besar uang muka untuk perusahaan2 penjual kendaraan bermotor?

setelah kendaraan bermotor mulai menurun peningkatan jumlahnya (bukan 'jumlah'nya, tapi 'peningkatan jumlah'nya), harusnya para pemangku kebijakan bisa bernafas sedikit lebih lega dan mulai ngurusin transportasi umum yang baik dan layak.

baik dan layak harus terkait dengan jumlahnya yang mencukupi kebutuhan para penggunanya (biar ga perlu maksa desak2an di dalemnya) dan rute yang menyelimuti semua titik (mungkin bisa diitung dari tempat mana pun selalu ada titik - mungkin halte atau stasiun - dalam radius paling jauh misalnya 500meter).

dengan demikian daripada capek nyetir sendiri ngelewatin macet dan ngeluarin duit utk beli bensin, orang2 akan mikir bahwa lebih enak naik kendaraan umum yang nyaman (sesuai kapasitas normal) dan tersedia dimana aja ga usah jauh2 nyari atau nunggu.

akhirnya jumlah permintaan bbm akan berkurang, subsidi bisa difokuskan untuk kendaraan umum - karena mayoritas orang akan menggunakan kendaraan umum - dan biar kendaraan pribadi menanggung bbm tanpa subsidi. dan kemacetan pun akan berkurang.

jadi bapak2 ibu2 yang (katanya) cukup bijak untuk bikin kebijakan dan sering nongol di tipi, ga usah permasalahin soal 'mampu' 'ga mampu', tapi beresin lah akar masalahnya: tutup kemungkinan adanya penambahan kendaraan bermotor (dengan pembatasan uang muka) dan perbaiki jumlah, kelayakan, cakupan (trayek) transportasi umum.

ini sekedar request dari seorang warga negara yang taat bayar pajak dan awam soal kebijakan2 dan beberapa saat lalu sering sumpek2an di kendaraan umum di tengah kemacetan karena terlalu banyak kendaraan dibanding luas jalan dan sekarang (setelah jauh dari ibukota (baik ibukota negara maupun ibukota propinsi)) bahkan susah untuk nyari kendaraan umum.